JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan terbarunya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala BNPP RI, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pencapaian gemilang ini menandai keberhasilan instansi dalam meraih opini WTP selama 11 kali berturut-turut sejak tahun 2014. Pengumuman ini disampaikan langsung dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Selain laporan keuangan yang akuntabel, BNPP menunjukkan performa pengelolaan anggaran yang sangat efektif. Meski sempat mengalami penyesuaian pagu anggaran menjadi Rp214,8 miliar, BNPP mampu merealisasikan penyerapan hingga Rp213,5 miliar atau mencapai 99,38 persen. Efektivitas ini juga terbukti lewat nilai kinerja anggaran dari Kementerian Keuangan yang menyentuh angka 94,86 dengan kategori sangat baik, serta lonjakan nilai evaluasi reformasi birokrasi dari Kementerian PANRB menjadi 81,84 (Kategori A-).
Kinerja impresif BNPP sepanjang periode ini turut diperkuat oleh berbagai penghargaan strategis dari kementerian dan lembaga terkait. Beberapa di antaranya meliputi predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk PLBN Entikong dan PLBN Motamasin, predikat istimewa (AA) untuk Indeks Reformasi Hukum, hingga peringkat pertama JDIH kategori lembaga nonstruktural. Menutup paparannya, Tito Karnavian mengapresiasi dukungan penuh dan pengawasan ketat yang konsisten diberikan oleh Komisi II DPR RI. Dikutip dari Antaranews.com
