Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses seleksi siswa Sekolah Rakyat tahun 2026 dilakukan secara tertutup dan bebas dari praktik titipan maupun intervensi pihak luar. Sistem rekrutmen ini tidak membuka pendaftaran secara umum, melainkan menggunakan metode penjangkauan langsung yang berbasis pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Mensos menekankan bahwa integritas dalam tahap seleksi sangat krusial guna memastikan bantuan pendidikan ini benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan sesuai data resmi pemerintah.
Dalam arahannya kepada tenaga pendidik, Mensos menginstruksikan agar seluruh pihak mewaspadai potensi manipulasi data dan mengutamakan masyarakat pada kategori desil satu dan dua. Selain fokus pada ketepatan sasaran, lingkungan Sekolah Rakyat juga dirancang untuk menjadi ruang pendidikan yang aman, inklusif, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan intoleransi. Pemerintah berkomitmen memberikan sanksi tegas, termasuk pemberhentian tanpa peringatan, bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran atau tindakan kekerasan di lingkungan sekolah.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menambahkan bahwa meskipun berbasis data pusat, pihaknya tetap membuka ruang bagi usulan berbasis temuan lapangan jika ditemukan warga layak yang belum terdata. Selain aspek seleksi, kedisiplinan siswa menjadi pilar utama dalam program ini, termasuk aturan ketat mengenai penggunaan fasilitas pendidikan dan pendampingan intensif oleh wali asuh. Langkah ini diambil untuk mendeteksi dini perilaku menyimpang serta memastikan proses rehabilitasi dan pembinaan karakter berjalan optimal bagi seluruh siswa. Dikutip dari RRI.co.id
