Depok – Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) mendorong reformasi pemilu untuk mewujudkan representasi politik yang lebih responsif dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Dekan FISIP UI Evi Fitriani mengatakan kualitas demokrasi sangat bergantung pada rancangan sistem pemilu serta bentuk representasi politik yang dihasilkan. Menurutnya, peningkatan kualitas pemilu dan representasi politik menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi Indonesia yang lebih baik.
Evi menegaskan FISIP UI memiliki tanggung jawab akademik untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan politik Indonesia. Ia mengatakan kampus harus menjadi ruang terbuka untuk pertukaran gagasan dan pandangan kritis yang didukung data, argumen, serta logika yang kuat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut terdapat 24 isu krusial dalam pembahasan revisi UU Pemilu, antara lain netralitas penyelenggara, masa jabatan, perekrutan anggota DKPP, keterpaduan jadwal pemilu, sistem pemilu, otonomi daerah, serta ketentuan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Bima Arya menekankan pentingnya pembenahan proses pencalonan sebagai tahapan awal yang menentukan kualitas kandidat dan representasi politik. Menurutnya, pilihan untuk mempertahankan sistem pemilu terbuka, menerapkan sistem tertutup, atau menggunakan sistem campuran harus mempertimbangkan kemampuan sistem tersebut dalam meningkatkan kualitas keterwakilan politik, memperkuat keterwakilan daerah, serta memperbaiki sistem kepartaian. Reformasi pemilu diharapkan dapat menghasilkan sistem demokrasi yang lebih efektif sekaligus mampu menghadirkan representasi politik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dikutip dari Antaranews.com
