Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membantu pembangunan halte Transjabodetabek di Kota Bekasi, Jawa Barat. Langkah ini menjadi perhatian setelah warga Bekasi mempertanyakan kepastian pembangunan halte yang hingga kini belum terealisasi. Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri penandatanganan kerja sama pengelolaan sampah terpadu Bantargebang bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Selasa, 27 Oktober 2026.
Pramono menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penumpang Transjabodetabek, khususnya pada rute yang menghubungkan Jakarta dan Bekasi, perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas transportasi yang memadai. Menurutnya, keberadaan halte Transjabodetabek sangat penting untuk menunjang kenyamanan dan keamanan pengguna transportasi umum sekaligus memperkuat konektivitas antara Jakarta dan wilayah penyangga. Meski demikian, ia menegaskan bahwa rencana pembangunan halte tersebut perlu mempertimbangkan kewenangan pemerintah daerah karena lokasinya berada di wilayah administratif Kota Bekasi.
Pemprov DKI Jakarta berharap koordinasi dengan Pemerintah Kota Bekasi dapat memperjelas rencana pembangunan halte Transjabodetabek agar kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas transportasi umum dapat terpenuhi. Sinergi antarpemerintah daerah dinilai penting untuk memperkuat integrasi transportasi Jabodetabek dan meningkatkan kualitas layanan mobilitas lintas wilayah. Dengan tersedianya halte yang memadai, masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses Transjabodetabek dan terdorong untuk beralih menggunakan angkutan umum dalam aktivitas sehari-hari. Dikutip dari rri.co.id
