JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan tersebut disampaikan secara langsung dalam pertemuan keduanya di rumah dinas Presiden di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Salah satu hal yang dibahas adalah keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika hukum terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prabowo Tidak Menolak Keinginan Gibran Mundur
Prasetyo Hadi sekaligus meluruskan informasi yang beredar mengenai respons Prabowo terhadap niat pengunduran diri Gibran. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap keinginan tersebut.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujar Prasetyo.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Sementara itu, Gibran memohon kesempatan untuk tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden sekaligus membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya.
Gibran disebut ingin membuktikan keabsahan dokumen tersebut melalui proses hukum di peradilan tata usaha negara (PTUN).
“Nah, namun di dalam diskusi Bapak Presiden pun juga memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara,” jelas Prasetyo.
MA Kabulkan Kasasi Gugatan Terkait Suket SMA Gibran
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara gugatan dugaan perbuatan melawan hukum terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) milik Gibran Rakabuming Raka.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 tidak sah. Putusan tersebut dibacakan pada Jumat (30/10/2026).
Perkara tersebut menjadi sorotan karena berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran yang digunakan dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya juga telah membahas persoalan dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Namun, MK tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Gibran Minta Kesempatan Membuktikan Keabsahan Dokumen Pendidikan
Dinamika putusan MA dan MK tersebut menjadi salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan Prabowo dan Gibran di Widya Chandra.
Melalui pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat pengunduran dirinya sekaligus meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur hukum.
Pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi ini sekaligus memberikan penjelasan mengenai hasil pertemuan kedua pimpinan negara tersebut, termasuk meluruskan informasi mengenai sikap Presiden Prabowo terhadap keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden. Dikutip dari Suara.com
