Dapat Kritik Pendukung usai Gabung Pemerintah, Ini Kata Rocky Gerung

Dapat Kritik Pendukung usai Gabung Pemerintah, Ini Kata Rocky Gerung

JAKARTA – Pengamat politik Rocky Gerung merespons santai berbagai kritik dan kekecewaan publik yang mengemuka setelah dirinya resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2026. Menanggapi riak kontroversi dari para pendukungnya, akademisi senior ini menganggap dinamika tersebut sebagai hal yang lumrah dalam alam demokrasi. Usai menghadiri rapat pleno perdana Wantimpres di Kompleks Kementerian Sekretariat Negara pada Kamis, 8 Oktober 2026, ia secara berseloroh menilai bahwa perhatian serta kritik yang terus mengalir menandakan publik masih mengawasi kiprah politiknya secara cermat.

Dalam rapat pleno awal tersebut, Wantimpres mulai menyusun skema tata kerja, mekanisme penyerapan aspirasi publik, serta format penyampaian pertimbangan strategis kepada Presiden Prabowo. Anggota Wantimpres Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa agenda perdana ini difokuskan pada penguatan tata kelola internal serta pemetaan kelompok bidang, mulai dari keamanan, pertahanan, politik, hukum, hingga ekonomi dan energi. Meskipun pembagian tugas spesifik antaranggota belum difinalisasi, Wantimpres telah menyepakati agenda rapat pleno rutin yang akan digelar secara berkala pada tanggal 8 setiap bulannya guna menjaga kesinambungan masukan bagi kepala negara.

Terkait independensi dan kebebasan berpendapat, Rocky Gerung menegaskan bahwa posisinya di dalam struktur Wantimpres tidak membatasi ruang geraknya untuk tetap bersuara kritis di ruang publik maupun forum akademik. Setiap anggota tetap diberikan kebebasan berinteraksi dengan media massa serta menyampaikan pemikiran akademis selama didasari oleh argumentasi yang terukur, objektif, dan bebas dari kebohongan. Skema fleksibilitas ini diterapkan agar para anggota Wantimpres dapat terus menyerap berbagai isu krusial di tengah masyarakat untuk diolah menjadi bahan pertimbangan kebijakan yang berbobot bagi pemerintah. Dikutip dari rri.co.id