JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas produksi pangan. Di tengah lonjakan harga pupuk dunia yang naik hingga 40 persen akibat krisis global dan penutupan jalur distribusi internasional, pemerintah justru mengambil langkah berlawanan guna melindungi petani. Kebijakan ini mencakup seluruh jenis pupuk mulai dari Urea, NPK, hingga ZA, yang diharapkan mampu menekan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare pada musim tanam 2026.
Selain pemangkasan harga, pemerintah melakukan langkah struktural dengan memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden untuk mempercepat proses distribusi. Kini, penyaluran pupuk dari Kementerian Pertanian melalui PT Pupuk Indonesia langsung menuju petani dipermudah dengan integrasi berbasis KTP dan perluasan jaringan kios hingga ke tingkat desa. Upaya deregulasi ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan birokrasi, sehingga lebih dari 16 juta petani di seluruh Indonesia dapat mengakses pupuk bersubsidi secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga tanpa kendala kelangkaan.
Sebagai langkah komprehensif, pemerintah juga memperkuat sektor hilir dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram untuk menjamin keuntungan petani. Mentan Amran menambahkan bahwa ketahanan pangan Indonesia saat ini dalam kondisi sangat kokoh dengan cadangan beras pemerintah yang melampaui 5 juta ton, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Melalui kombinasi subsidi di hulu dan jaminan harga di hilir, Indonesia optimistis mampu menghadapi ancaman anomali cuaca serta ketidakpastian ekonomi global tanpa mengorbankan kesejahteraan petani nasional. Dikutip dari Antaranews.com
