Kota Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan izin operasional kepada jaringan ritel modern dari luar daerah. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memproteksi eksistensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pedagang tradisional di seluruh wilayah Ranah Minang. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Endrizal, menjelaskan bahwa meski tidak tertuang dalam aturan tertulis yang kaku, kesepakatan ini merupakan implementasi dari semangat Perda Sumbar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil guna memastikan ekonomi lokal tetap berputar di tangan masyarakat sendiri.
Sejalan dengan kebijakan provinsi, Pemerintah Kota Padang juga mempertegas larangan masuknya ritel luar demi mendorong UMKM lokal agar mampu “naik kelas”. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, menyatakan bahwa sebagai gantinya, ritel lokal yang ada diwajibkan menyediakan ruang khusus atau “pojok UMKM” bagi produk-produk unggulan daerah. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, di mana pengusaha ritel lokal dan pelaku industri kreatif daerah dapat saling bersinergi untuk memperluas jangkauan pasar tanpa tergerus oleh ekspansi modal besar dari luar.
Namun, perlindungan ini juga dibarengi dengan tuntutan peningkatan kualitas bagi para pelaku usaha. Pemerintah mendorong UMKM lokal untuk terus memperbaiki standarisasi produk, mulai dari kemasan yang menarik hingga pemenuhan aspek legalitas seperti sertifikat Halal dan izin BPOM. Dengan standar keamanan produk yang terjamin, produk UMKM lokal diharapkan tidak hanya sekadar bertahan, tetapi memiliki daya saing tinggi dan menjadi primadona di gerai-gerai ritel lokal. Konsistensi kebijakan ini menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu wilayah yang paling gigih dalam menjaga kedaulatan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Dikutip dari Antaranews.com
