Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan sistem digital terpadu untuk menjamin bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi tepat sasaran bagi masyarakat miskin. Langkah ini diwujudkan melalui kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta. Sistem ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akurasi data penerima bantuan, tetapi juga menjadi fondasi bagi keterbukaan akses pendapatan bagi kelompok rentan.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa digitalisasi harus memberikan dampak nyata dan menjadi solusi bagi persoalan masyarakat di akar rumput. Kemkomdigi berperan sebagai pintu sentralisasi digitalisasi pemerintahan yang menyediakan infrastruktur sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif. Kolaborasi lintas lembaga ini dipandang sebagai prioritas strategis untuk mewujudkan program perlindungan sosial yang lebih transparan dan efektif sesuai arahan presiden.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menambahkan bahwa pihaknya sedang mengembangkan program Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan skema berdata, berdana, dan berdaya. Dalam sistem ini, masyarakat didorong untuk aktif berkontribusi melalui sistem poin amal sosial yang dapat ditukarkan di dalam komunitas mereka sebagai manfaat ekonomi. Dengan dukungan teknologi dari Kemkomdigi, pemerintah optimistis upaya pengentasan kemiskinan akan lebih terukur dan mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Dikutip dari RRI.co.id
