Jakarta – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, menekankan pentingnya pengawasan dan pengetatan proses seleksi dalam rencana program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) versi Jakarta. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah adanya celah praktik kolusi dan nepotisme yang dapat merusak rasa keadilan bagi calon pendaftar. Justin mengingatkan agar tidak ada perlakuan istimewa kepada pihak mana pun, mengingat program ini menggunakan anggaran daerah yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Selain aspek transparansi, DPRD DKI Jakarta menyoroti pentingnya komitmen penerima beasiswa untuk kembali dan berkontribusi membangun Jakarta setelah masa studi selesai. Pertimbangan seleksi tidak boleh hanya bertumpu pada nilai akademik semata, melainkan juga harus memastikan karakter dan integritas peserta sejak dini. Justin juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memetakan jalur akademik dengan jelas, agar para lulusan nantinya dapat langsung diserap ke dalam sektor-sektor strategis yang sesuai dengan bidang keahlian mereka di Jakarta.
Program LPDP Jakarta ini merupakan inisiatif besar yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, dengan target pelaksanaan mulai tahun 2027. Saat ini, Pemprov DKI terus melakukan koordinasi intensif dengan manajemen LPDP nasional untuk merumuskan skema terbaik. Dengan adanya kolaborasi ini, Jakarta diharapkan memiliki mandiri secara kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui program beasiswa yang terukur, bebas dari nepotisme, dan berdampak langsung pada kemajuan ekonomi serta pembangunan ibu kota. Dikutip dari Antaranews.com
