Kendal – Dalam rangka meningkatkan kepatuhan badan usaha terhadap kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Penanggung Jawab Samsat Kendal, Ajeng Sarinastiti, bersama Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kendal melaksanakan kegiatan Sigap Prioritas melalui pendekatan door to door (DTD) ke PT Samator dan PT Inmas Surya Makmur pada Senin (16/11/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penyelesaian tunggakan pajak kendaraan bermotor, meningkatkan ketertiban administrasi kendaraan milik perusahaan, serta mengoptimalkan penerimaan PKB dan SWDKLLJ di wilayah Kabupaten Kendal.
Kegiatan Sigap Prioritas merupakan salah satu bentuk langkah proaktif Tim Pembina Samsat dalam menjangkau wajib pajak, khususnya badan usaha, melalui komunikasi dan pelayanan secara langsung. Dalam kunjungan tersebut, petugas melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan edukasi mengenai kewajiban pembayaran PKB dan SWDKLLJ, sekaligus menyampaikan imbauan kepada pihak perusahaan agar segera menindaklanjuti kendaraan yang masih tercatat memiliki tunggakan pajak. Melalui komunikasi ini, perusahaan diharapkan dapat memahami pentingnya memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain memberikan sosialisasi, petugas juga melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap unit kendaraan milik perusahaan, terutama kendaraan yang sudah tidak digunakan, tidak dapat dioperasikan, maupun mengalami kerusakan berat. Dalam kesempatan tersebut, pihak perusahaan diberikan pemahaman mengenai mekanisme penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Regident Ranmor) sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemilik kendaraan untuk mengajukan penghapusan data registrasi kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.
Pendataan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi kendaraan yang sebenarnya. Melalui inventarisasi secara langsung, perusahaan diharapkan dapat mengidentifikasi kendaraan yang masih aktif digunakan maupun yang sudah tidak layak beroperasi, sehingga dapat segera menentukan tindak lanjut administrasi yang diperlukan. Upaya ini juga diharapkan dapat mencegah penumpukan tunggakan serta meningkatkan akurasi data kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat Kendal.
Sebagai bagian dari Tim Pembina Samsat, Jasa Raharja memiliki peran dalam penyelenggaraan perlindungan dasar bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut salah satunya didukung melalui SWDKLLJ, yaitu sumbangan wajib yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor dan digunakan untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan yang memenuhi persyaratan. Santunan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban korban maupun keluarga yang ditinggalkan akibat kecelakaan. Oleh karena itu, kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban PKB dan SWDKLLJ turut mendukung keberlanjutan penyelenggaraan perlindungan dasar bagi masyarakat pengguna jalan.
Melalui kegiatan Sigap Prioritas dengan pendekatan door to door ini, Jasa Raharja bersama Tim Pembina Samsat Kendal berharap kesadaran dan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor semakin meningkat. Optimalisasi pembayaran PKB diharapkan dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal, sementara pemenuhan SWDKLLJ turut menunjang keberlangsungan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Jasa Raharja bersama Tim Pembina Samsat Kendal akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan pelayanan yang proaktif, edukatif, dan berkelanjutan kepada masyarakat maupun badan usaha. Dengan mengedepankan komunikasi langsung serta penertiban administrasi kendaraan bermotor, diharapkan tercipta pengelolaan data kendaraan yang lebih akurat, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.
