Jakarta – Pemerintah menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kritik publik dinilai menjadi elemen penting dalam proses evaluasi kebijakan agar berbagai program prioritas nasional dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyampaikan bahwa pemerintah menjadikan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Menurutnya, budaya evaluasi merupakan bagian dari prinsip good governance yang dapat mendorong kinerja aparatur negara secara berkelanjutan, sekaligus memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.
Pemerintah juga berkomitmen menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara, memperkuat akuntabilitas keuangan, serta meningkatkan pelayanan publik. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kritik masyarakat tetap dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai instrumen pengawasan, selama disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Dikutip dari RRI.co.id
