Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajukan pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (15/6). Anggaran tersebut dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Purbaya, besaran anggaran yang diusulkan relatif sejalan dengan pagu tahun 2026 setelah dilakukan penyesuaian efisiensi sesuai kebijakan nasional terkait optimalisasi belanja negara.
Dalam rinciannya, alokasi terbesar anggaran Kemenkeu 2027 akan difokuskan pada fungsi pelayanan umum sebesar Rp45,519 triliun. Sementara itu, fungsi pendidikan diusulkan memperoleh anggaran Rp3,996 triliun dan fungsi ekonomi sebesar Rp284,71 miliar. Anggaran tersebut akan disalurkan melalui lima program utama Kementerian Keuangan yang mendukung berbagai Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), sekaligus memperkuat efektivitas pengelolaan keuangan negara di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan.
Purbaya juga menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang tetap solid sepanjang 2026 meskipun dihadapkan pada tantangan global. Pada triwulan I-2026, ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Hingga akhir Mei 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen secara tahunan, sedangkan belanja negara terealisasi Rp1.365,4 triliun atau meningkat 34,4 persen. Kemenkeu juga mencatat peningkatan indeks kepuasan layanan menjadi 4,7 dari skala 5 serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 15 tahun berturut-turut, yang menjadi modal penting menghadapi dinamika ekonomi pada 2027. Dikutip dari Antaranews.com
